Program PKL

Usulan Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan konsep Lokalisir Terpadu dan Terbatas (LOPATAS) berbasis Kelompok di Kota Bojonegoro”

Rano Karno Mohammad Bilal (Ranka Mobil)

Keberadaan PKL di Kabupaten Bojonegoro hampir merata di seluruh kota, baik di sudut-sudut jalan, pasar, alun-alun, trotoar, dan lain-lain. Hampir setiap trotoar jalan maupun tanah-tanah lapang, terutama di jalan-jalan protokol dapat ditemukan PKL. Terlebih pada malam hari, kehidupan kota banyak diwarnai oleh para PKL. Jumlah PKL seluruh Kota bojonegoro diperkirakan sekitar 1200-an. Sebagian PKL ada yang menggelar dagangannya hampir 24 jam. Ada pula sebagian PKL yang hanya menggelar dagangannya pagi sampai sore; dan sebagian lagi ada yang hanya beroperasi pada malam hari.

Setelah dilakukan penertiban oleh PEMDA sebagai realisasi keputusan Bupati yang keluar sejak tahun 2006, maka sebagian besar PKL terutama di sekitar alun-alun dan jalan-jalan protokol hanya berdagang sore dan malam hari di hari-hari kerja (hari senin hingga jumat). Dan PEMDA memberikan kelonggaran kepada PKL untuk bisa berdagang dari mulai pagi hingga malam pada hari libur (shari sabtu dan hari minggu).

Secara umum para pedagang kaki lima cukup mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro. Survey menunjukan bahwa PKL yang berjualan dengan memakai trotoar sebagai tempat dagangannya, kurang dari 5 pedagang di setiap jalan-jalan. Bahkan dibeberapa ruas jalan seperti jalan Akhmad Yani, Jalan Gajahmada, Jalan Jenderal Soedirman, Jalan Teuku Umar, Jalan Pemuda, Jalan Cokroaminoto dan Jalan Imam Bonjol jumlah OKL yang berdagang pagi dan siang hari, tidak ada yang berdagang kalaupun ada hanya 1-2 PKL dengan memakai gerobak dorong.

Jenis barang dagangan para PKL sangat variatif, mulai dari makanan, minuman, sampai kepada berbagai jenis acessoris kendaraan, stiker dan lain-lain. Dan dari sekian banyak jenis dagangan, pedagang makanan dan minuman merupakan yang mayoritas. Hal ini tampaknya sangat terkait dengan kondisi masyarakat setempat yang suka minum kopi sambil berlama-lama lesehan.
Hal lain yang perlu dilaporkan tentang PKL ini adalah bahwa keberadaannya cukup sporadis. Kecuali yang ada di sekitar alun-alun, tidak ada blok-blok yang menjadi daya tarik keramaian PKL. Meski sepanjang trotoar jalan banyak ditemukan PKL, namun keberadaan mereka terpencar dan dengan barang dagangan yang kurang berhubungan. Misalnya, pedagang makanan-minuman juga campur dengan pedagang acessoris, stiker, dan lain-lain.
Jika melihat keberadaan PKL, pada dasarnya dapat dipandang sebagai potensi kekuatan ekonomi tersendiri bagi kota yang juga penghasil tembakau ini. Karena, PKL tetap berperan dalam mata rantai pemasaran pemasaran sekaligus mengurangi tingkat pengangguran. Meski demikian, terdapat beberapa persoalan yang perlu dicermati sehubungan dengan PKL tersebut.

Survey yang dilakukan hampir diseluruh wilayah kota Bojonegoro meliputi Jalan Akhmad Yani, Gajah Mada, Untung Suropati, Rajegwesi, KH. M. Thamrin, Jenderal Soedirman, Teuku Umar, Pemuda, Basuki Rakhmat, Dr. Cipto, Dr. Wahidin, Suroko, Kartini, Trunojoyo, Pahlawan, Masjid, Cokroaminoto, Imam Bonjol, Rajawali, KH. Mansur dan Jalan WR. Supratman. Beberapa masalah yang muncul antara lain :

o Asosiasi atau perkumpulan PKL yang terbentuk di kota Bojonegoro belum efektif untuk memperjuangkan atau melakukan advokasi kepentingan PKL. Konsorsium yang terbentuk tidak bergerak dalam tataran kelembagaan, sedangkan para pedagang masih terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas. Salah satu faktornya adalah tidak adanya kepemimpinan berjenjang dan kolektif yang agaliter diantara para pedagang sehingga yang muncul hanyalah kepentingan-kepentingan sesaat untuk mengatasnamakan “suara pedagang kaki lima”.
o Dengan adanya kecenderungan jumlah PKL yang terus bertambah, bertambah pula tingkat persaingan, apalagi pedagang tidak melakukan inovasi-inovasi produknya. Jenis produk dagangan PKL lebih banyak merupakan produk komplementer dari kios atau toko yang ada, seperti sembako, rokok, dan beberapa jenis produk minuman atau makanan.
o Pedagang kesulitan mencari tempat yang murah dan mudah untuk melakukan transaksi selain memakai trotoar dikarenakan ketidakmampuan modal untuk membeli tempat berdagang.
o Desain tempat dagangan yang kurang memperhatikan tingkat kerapian, kebersihan dan kesehatan dikarenakan kesadaran yang kurang akibat minimnya program pembinaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.
o Kebijakan-kebijakan Pemda yang belum optimal memasukkan PKL sebagai aset ekonomi kota, sehingga penanganan yang dilakukan kadang kurang berpihak dengan masyarakat terutama pedagang.

Pengembangan aspek mental dan enterpreneurship terutama para pedagang untuk dapat berubah secara SPK (Sikap, Prilaku dan Keterampilan) melalui pelatihan tentang usaha dan Manajemen
Pembinaan usaha dengan menempatkan seorang pembina (pendamping masyarakat) di lokasi dampingan yang mampu memberikan pembinaan terkait manajemen usaha termasuk administrasi keuangan dan pembukuan, serta peningkatan skill dan intelektual masyarakat dampingan program.
Peningkatan aset dan omset usaha diberikan dengan pemberian modal usaha untuk perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas alat dan produk dagangannya.,
Melokalisir PKL secara terbatas dan terpadu dengan menyediakan tempat-tempat strategis disepanjang jalan protokol kota bojonegoro.

Keluaran / output merupakan perubahan-perubahan yang diperkirakan secara langsung terjadi perubahan pada komunitas sasaran dengan dilakukannya tindakan-tindakan proses pemberdayaan, keluaran yang akan dicapai pada program ini adalah :

Kapasitas dan keterampilan berwirausaha dan manajerial komunitas sasaran meningkat.
Kegiatan usaha tetap mengikuti dinamika perkembangan kebijakan pemerintah daerah abupaten Bojonegoro melalui pendampingan program.Usaha pedagangmeningkat melalui peningkatan produktifitas dan penganekaragaman produk